Kekuasaan Eksaminatif Di Indonesia Dijalankan Oleh

Kekuasaan Eksaminatif Di Indonesia Dijalankan Oleh

Jawaban:

E). BPK

Penjelasan:

Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.

maaf jika salah

Jawaban:

E.BPK

Penjelasan:

Kekuasaan eksaminatif ini ada hubungannya dengan pengelolaan dana uang negara.Dana uang negara itu adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).APBN ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan seharian masyarakat dan juga biaya belanja untuk membangun sarana dan prasarana,mengurus utang,dan gaji terhadap menteri-menteri dan bahawannya.Kekuasaan ini tercantum di UUD 1945 Pasal 23E ayat (1).

Pengertian Kekuasaan Eksaminatif
– Di Indonesia selain kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif juga dikenal tiga lagi kekuasaan negara yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Sehingga di Indonesia ada 6 kekuasaan. Ketiga kekuasaan [legislatif, eksekutif dan yudikatif] tersebut termasuk dalam pembagian kekuasaan secara horizonatal. Menurut UUD 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan di tingkat pemerintahan pusat dan daerah.

Menu Pembahasan

Pengertian Kekuasaan Eksaminatif

Setelah terjadinya perubahan UUD 1945 pembagian kekuasaan di tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran. Yang dimaksud dengan pergeseran tersebut yaitu pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari tiga jenis kekuasaan [legislatif, eksekutif dan yudikatif] menjadi 6 kekuasaan [legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan moneter]. Nah dalam pembahasan yang akan kami uraikan dalam artikel ini yaitu tentang pengertian kekuasaan eksaminatif, untuk yang lainnya mungkin kami akan jelaskan di lain waktu. Apa itu kekuasaan eksaminatif? Inilah jawaban tentang apa yang dimaksud kekuasaan eksaminatif itu.

Kekuasaan eksaminatif [inspektif] yaitu
kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E ayat [1] UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan [BPK] yang bebas dan mandiri.

Kembali ke Menu Pembahasan ↑

Baca Juga:  Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 143

Demikianlah yang bisa kami jelaskan mengenai definisi Kekuasaan eksaminatif, sekian dari kami atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Semoga penjelasan tentang Pengertian Kekuasaan Eksaminatif dalam blog temukan pengertian ini bermanfaat.

30/08/2015 ÿú Pengertian Kekuasaan Eksaminatif Pengertian Kekuasaan Eksaminatif – Di Indonesia selain kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif juga dikenal tiga lagi kekuasaan negara yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Sehingga di Indonesia ada 6 kekuasaan.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ?untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.? 3.

Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat [1] UUD NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 .

Lembaga Yudikatif – Pengertian, Kekuasaan, MA, MK, Yudisial, MATERI : SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONE?, BAB II SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA, Pengertian Kekuasaan Konstitutif, Eksaminatif, dan Moneter.

Pada tahun 1959 ? 1966 Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan – kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh .

02/07/2014 ÿú Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah konstitusi. 7. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Antara lain adalah a.

Kekuasaan ini di jalankan atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia [BI] selaku Bank Sentral di Indonesia , yang ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikianlah penjelasan dan jawaban singkat dari pertanyaan tentang jenis ? jenis kekuasaan di indnesia tersebut diatas, semoga bermanfaat dan terimakasih.;”

Baca Juga:  Cara Membuat Bubur Kacang Hijau Ketan Hitam

[BREAKING] Menkes: Ada 15 Kasus Hepatitis Akut Misterius di Indonesia

Lily Wahid Akan Disemayamkan di Cibubur Sebelum Dimakamkan di Tebu Ireng

Militer Rusia Semakin Terdesak Setelah Tentara Terbaik Sekaligus Juara Dunia Perang Tank Internasional Tewas Ditangan Pasukan Ukraina

Beredar Video Janji Anies Baswedan: Jika Saya Presiden, Saya Akan Menindak Tegas Manusia Intoleran!

Masuk Musim Kemarau, BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Suhu Panas Hingga Pertengahan Mei

Faheem Younus: Hepatitis Akut Tak Akan Jadi Pandemi

Cerita Mahasiswi Asal Indonesia Jadi Wanita Simpanan di Jepang, Penghasilannya Rp 33 Jutaan Sebulan

Pria Ini Jujur ke Istri Jatuh Cinta dan Berhubungan Seks dengan Ibu Kandungnya

Kisah Pilu Polisi Muda Istri Meninggal Usai Melahirkan, Tangisnya Pecah di Pusara

Seorang Anak di Jatim Meninggal Diduga karena Hepatitis Akut, Ini Langkah Kemenkes

Situs Perusahaan Pemenang Tender Gorden DPR Rp43 M Baru 2 Bulan Dibuat

Menengok Kantor Pemenang Tender Gorden Rumah Dinas DPR Rp43 M

sebagai lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga eksaminatif yang dimaksud dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan [BPK].


a. Keanggotaan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] adalah salah satu lembaga tinggi negara yang ada di luar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK mempunyai sembilan orang anggota yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Anggota, ketua, dan wakil ketua BPK terpilih sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung. Apabila ketua Mahkamah Agung berhalangan, sumpah atau janji anggota BPK dipandu oleh wakil ketua Mahkamah Agung. Keanggotaan BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan tentang BPK diatur dalam pasal 23E–23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kewenangannya. Selanjutnya, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai undang-undang. Ketentuan tentang BPK diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006.

Baca Juga:  Perbedaan Manajemen Informatika Dan Teknik Informatika


b. Tugas Dan Wewenang BPK

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara [BUMN], badan layanan umum, Badan Usaha Milik Daerah [BUMD], dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atastemuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas kenegaraannya BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. BPK juga berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara [BUMN], badan layanan umum, Badan Usaha Milik Daerah [BUMD], dan lembaga atau badan lainyang mengelola keuangan negara. Selanjutnya, BPK berwenang melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap penghitungan-penghitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggung jawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Sumber : Buku Sisitem Kekuasaan By Amin Suprihatini

picture credite : google.com

Video yang berhubungan

Kekuasaan Eksaminatif Di Indonesia Dijalankan Oleh

Source: https://dimanakahletak.com/kekuasaan-eksaminatif-dalam-sistem-pemerintahan-indonesia-dijalankan-oleh

Artikel Terkait